Rabu, 25 September 2019

Pelantikan Jokowi

12 ALASAN MAHASISWA & RAKYAT INDONESIA MENOLAK PELANTIKAN JOKOWI DAN
MENJADI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Kepada yang terhormat,
Saudara-Saudaraku Sebangsa dan Setanah Air.

Di
       I N D O N E S I A.

Oleh,
Muhammad Hisyam Asyiqin.

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

         Ada beberapa alasan, mengapa seluruh Mahasiswa dan Rakyat Indonesia menolak Jokowi Menjadi President Republik Indonesia.

Di alam demokrasi, Rakyat memiliki hak untuk menolak Presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan diduga telah melakukan kecurangan secara Terstruktur, Sistimatis dan Massive (TSM) dalam Pemilu.

        Inilah  di antara alasan-alasan, mengapa Para Mahasiswa &  Rakyat Indonesia menolak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia :

          1. Jokowi dan kroni-kroninya telah melakukan Kecurangan dalam Pemilu Pilpres secara Terstruktur, Sistimatis dan Massive (besar-besaran). Ingat seorang Presiden Republik Indonesia harus Jujur, bukan Pendusta.
          Presiden dari hasil Pemilu Curang dapat dipastikan tidak akan membawa keberkahan, kebaikan dan tidak akan mendatangkan manfaat sedikitpun bagi rakyat dan Negaranya. Sebaliknya, Presiden dari hasil Pemilu Curang dan bohong akan membawa sial, mendatangkan azab Allah, Rakyat Indonesia akan hidup semakin sengsara dan NKRI akan hancur lebur dan berantakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya, : "Kalau sekiranya penduduk suatu Negeri beriman dan bertaqwa (kepada Allah swt), niscaya akan kami buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan Bumi. Akan tetapi, mereka (para peminpin dan pejabatnya) berdusta terhadap ajaran-ajaran Allah, maka kami akan siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka." (Al-'Araaf 7 : 96).

         2. Jokowi dan kroni-kroninya harus bertanggung jawab terhadap kematian 600 - 700 orang Para Petugas Pemilu (KPPS) yang meninggal dunia. Sebab, menurut Para Dokter, Petugas Medis dan Pengamat Politik dan Pemilu yang jujur, kematian para Petugas Pemilu (KPPS) telah dianggap Mati secara Misterius dan tidak wajar.
      Apabila saat ini ada pengakuan dari para Ahli Medis dan Dokter bahwa kematian 600 - 700 suatu  yang wajar, bukan karena racun, maka pengakuan tersebut perlu dipertanyakan. Anggaplah itu pengakuan dokter dan ahli medis bayaran. Ngga bisa dipercaya dan tidak usah diladeni.
       Yang patut dipertanyakan, mengapa  Pemerintah rezim Jokowi melarang dan mencegah para Dokter dan para Ahli Medis untuk melakukan autopsi dan visum sebelum mereka dikebumikan ?
        Berkaitan dengan kejadian di atas, maka seluruh Mahasiswa dan Anggota Masyarakat (rakyat) Indonesia dari Sabang hingga Merauke bertanya-tanya, ada apa dibalik kematian mereka secara misterius dan tidak wajar ? Pantaskah seorang Presiden melakukan hal ini kepada rakyatnya sendiri. Seharusnya, Presiden melindungi mereka.

       3. Jokowi dan kroni-kroninya harus mempertanggung jawabkan Kematian 9 Warga Negara Indonesia yang meninggal dunia saat ada Demo Damai Anti Kecurangan di depan Kantor KPU Tanggal 22 Mei 2019. Meninggalnya, 9 peserta aksi demo damai dan 600 - 700 Petugas KPPS merupakan pelanggaran HAM secara serius. Oleh karena itu, Badan Internasional Hak Azasi Manusia harus turun tangan untuk mengadili Jokowi dan Kroni-kroninya. Sungguh sangat ironi, seorang Calon telah membunuh rakyatnya sendiri dengan berbagai macam cara.

       4. Jokowi tidak memiliki kemampuan
memimpin, mengurus dan merawat  Indonesia. Hal ini bisa dilihat dan dibuktikan dengan prilaku Jokowi dan Kebijakan Pemerintah beberapa tahun terakhir ini. Kita telah melihat dan memantau bagaimana ribuan Tenaga Kerja asal Negeri Komunis Cina berdatangan pada malam hari di Bandara Internasional setelah satu dua hari Pasca Pengumuman Penolakan Hakim MK terhadap Gugatan BPN Prabowo Sandi. Bahkan berita terahir PT Krakatau Steel Cilegon Banten telah mempehaka Tenaga Kerja Indonesia, di saat yang sama tenaga kerja asal Cina masuk menjadi TKA. Konon, prakbrik baja Cilegon telah diambil perusahaan Cina.

       5. Jokowi sudah terlalu banyak melakukan kebohongan publik, baik saat mencalonan diri sebagai Presiden 2014 dan kebohongan pada acara Depat Capres Maupun di luar Acara Tersebut. Misalnya, pembuatan Mobil Esempa, Gaji Bupati/Wali Kota Solo untuk membantu Rakyat Miskin, pembebasan tanah untuk infrastruktur masih simpang siur (banyak tanah yang belum dibayar/bukan ganti untung, tapi ganti rugi). Dan masalah kebakaran hutan dll. Bahkan belum lama ini, Jokowi telah  memperkenalkan Mobil Esemka yang baru di Boyolali. Saat ditanya, dari mana mesin dan spare part mobil Esemka ? Directurnya kebingungan untuk menjawabnya. Masayarat sekitar pabrik mengetahui bahwa setiap hari berdatangan Mobil Container.

        6.  Jokowi telah menghianati amanat Rakyat Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Negara. SDA diserahkan kepada Negara Komunis Cina, sementara Pengusaha Pribumi gigit jari. Demikian juga dengan BUMN, Jokowi telah jorjoran dengan menjual aset BUMN kepada fihak asing terutama Negara Komunis Cina. Seharusnya Jokowi dan kroni-kroninya harus belajar dari Negara Asing seperti, Tibet, Zimbabwe, Anggola dll yang saat ini Negara2 tersebut menjadi Negara jajahan Negeri Komunis Cina.

         7. Jokowi betul-betul telah menjadi Boneka Asing, khususnya Negara Komunis Cina dalam melakukan berbagai kebijakan Pemerintah. Misalnya, mendatangkan tenaga kerja asing asal negara Komunis Cina secara berlebihan. Bahkan saat  belum dilantik menjadi Presiden telah  berdatangan ribuan tenaga kerja asing melalui berbagai Bandara. Padahal pribumi Indonesia masih banyak yang menganggur. Selain mengimpor tenaga kerja asing asal Cina, rezim Jokowi mengadakan kerja sama dengan menjual beberapa proyek dengan Negara Komunis Cina yang sangat merugikan masyarakat Indonesia dan NKRI. Dalam hal ini, Jokowi dinilai mengabaikan dan tidak mengayomi rakyatnya sendiri. Sungguh ini suatu penghianatan.

          8. Para Sultan, Raja dan Rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke Sudah Tidak Percaya lagi Terhadap Kepemimpinan  Jokowi. Jokowi telah dianggap oleh para Raja/Sultan telah menghianati NKRI.

        9. Jokowi bukan seorang Nasionalis Sejati. Untuk menilai, apakah Jokowi seorang Nasionalis Sejati atau bukan perlu dilihat dari segi kinerja, prilaku dan Kebijakanya dalam mengelola kekayaan Sumber Daya Alam  Negara.
       Seorang Nasionalis sejati akan selalu membela kepentingan warga, rakyat dan memprioritaskannya dalam berbagai hal, terutama dalam ketenagakerjaan. Namun kenyataannya dalam berbagai hal, Jokowi tidak membela warga dan rakyatnya sendiri. Tapi, justru membela warga negara asing, khususnya warga asal Negara Komunus Cina dengan mengimpor tenaga kerja dan memberikan pekerjaan kepada mereka. Padahal  pekerjaan-pekerjaan itu bisa dikerjaan oleh pekerja pribumi.
         Sementara itu, warga pribumi dari Sabang hingga Merauke banyak yang menganggur karena job-job mereka diberikan kepada tenaga kerja asing, khususnya Cina.
       Selain import tenaga Asing asal Negeri Komunis Cina, Indonesia juga memberikan puluhan Proyek Baru kepada para Pengusaha Cina. Tentu, hal ini sangat bertentangan dengan nilai dan isi Pancasila dan UUD 1945.
       10. Terlalu Mengobral Hutang Hingga Ribuan Trilyun Rupiah Demi Proyek Ambisius yang bernama infrastruktur. Instruktur di Papua hanya untuk kepentingan segelintir orang, rakyat Papua tidak menikmatinya.
       Sebenarnya, masalah hutang piutang  dalam kehidupan adalah hal biasa. Akan tetapi, hutang kepada Negeri Komunis Cina bukan masalah biasa. Sebab, Negeri Komunis Cina ini, sepertinya, punya maksud-maksud lain.
       Semestinya, Indonesia harus belajar dari berbagai negara Afrika dan Asia. Negara-negara ini mempunyai hutang dan pada akhirnya proyek-proyek tersebut menjadi milik Negeri Komunis Cina, karena terlilit hutang.

     11. Berdasarkan penilaian para ahli IT, Para Pengamat Politik dan Pemilu serta sebagaian besar Rakyat Indonesia tentang Proses Pengadilan Sidang Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi dinilai tidak adil, berfihak sebelah,  tidak jujur dan mengenyampingkan kepentingan nasib 250 rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, hasil sidang Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan BPN Prabowo Sandi dianggap cacat demi hukum.

     12. Kebijakan Rezim Jokowi mengenai Ketenagakerjaan dan Status Dwi Kewarganegaraan  Penduduk Cina Tiongkok telah mengancam Penduduk Pribumi, Anak Cucu Kami dan keluarga besar kami di masa yang akan, termasuk keluarga besar Prajurit TNI AD, AL,AD, Keluarga Besar Polisi Tingkat Bawah,  Seluruh Suku dari Sabang hingga Merauke dan Keluarga Besar Pondok Pesantren se Indonesia dan Mahasiswa se Indonesia.

       Atas dasar berbagai macam pertimbangan di atas, maka segenap Mahasiswa dan Rakyat Indonesia menolak Pelantikan Jokowi  menjadi Presiden Republik Indonesia.
 
      Demikianlah catatan kami, semoga bermanfaat bagi seluruh Mahasiswa dan Rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Aamiin.

Jakarta, 24 September 2019

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Muhammad Hisyam Asyiqin, Pimred
Buletin Madinatul Ilmi.
Mantan ketua BEM UNIAT Jakarta 1990.
LAPINGGO 82

Silahkan diviralkan. Semoga Allah swt melindungi seluruh Mahasiswa dan Rakyat Pendemo Penuntut Keadilan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar